Selamat Datang, Tamu CariAlatBerat.com! [ Daftar | Masukrss

Dasar Hukum Pajak Alat Berat Lemah

| Artikel | April 18, 2012

TRIBUNNEWS.COM,Jakarta–Dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat-alat berat mengandung kelemahan atau cacat hukum. Demikian dikatakan Ali Nurdin selaku kuasa hukum pemohon uji materi Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/4/2012).

6488 Dasar Hukum Pajak Alat Berat Lemah“Dari proses sidang kemarin, keterangan dua saksi yang diajukan pemerintah, makin menegaskan, ada persoalan terkait dasar hukum pengenaan pajak terhadap alat-alat berat. Alat-alat besar yang dimasukkan dalam kategori kendaraan bermotor,” katanya.

Sebelumnya, dalam sidang lanjutan uji materi UU Nomor 28 Tahun 2009 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) yang langsung dipimpin Ketua MK Mahfud MD, ahli dari pemerintah Profesor Robert Simanjuntak mengatakan, meski ada masalah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 terkait penarikan pajak atas alat-alat besar dan alat-alat berat, hal itu dikarenakan masalah nomenklatur semata.

Namun, bukan pada persoalan perlunya pengenaan pajak terhadap alat-alat berat.
“Kalaupun ada masalah dalam UU itu, itu hanya masalah nomenklatur saja, bukan pajak kendaraan bermotor, tapi pajak alat berat,” katanya.

Ahli pemerintah lainnya, Hefrizal Handra mengatakan, sesungguhnya pengenaan pajak terhadap alat-alat berat tidak melanggar konstitusi. Aturan terkait pengenaan pajak alat-alat berat oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip perpajakan. Namun, hanya aspek keadilan horizontal yang terganggu akibat pengenaan pajak tersebut.

Hal itu, ungkapnya, tidak terlepas adanya penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah untuk mengatur sendiri pengenaan pajak alat-alat berat seiring perkembangan otonomi daerah. “Hanya aspek keadilan horizontal yang terganggu,” katanya.

Ali Nurdin kemudian menegaskan, sesungguhnya keterangan kedua saksi pemerintah memperjelas, ada persoalan dasar hukum atas penarikan pajak terhadap alat-alat berat dan alat-alat besar. Meski, keduanya tetap berpandangan, pajak terhadap alat-alat berat tetap diperlukan. Para pemohon, katanya lagi, sesungguhnya tidak masalah jika alat-alat berat dan alat-alat besar dikenakan pajak.

“Prinsipnya kami para pemohon, pemilik alat berat, tidak ada masalah adanya penarikan pajak dalam hal apapun, hanya aturan mainnya harus benar, dasarnya harus benar. Jangan sampai dasarnya tidak ada,” kata Ali Nurdin.

Sumber: Tribun News

    

1,650 total views, 4 today

  

Iklan Sponsor

Leave a Reply

Iklan Sponsor









Iklan Premium

Facebook Cari Alat Berat

Iklan Sponsor









Iklan Premium